Home / Profil LRCKJHAM

Profil LRCKJHAM

LRC – KJHAM
Legal Resources Center
untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia
KJHAM png

LRC-KJHAM (Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) adalah sebuah NGO yang berdomisili di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. LRC-KJHAM berdiri untuk memajukan nilai-nilai dan prinsip keadilan jender dalam proses perumusan kebijakan dan selalu bekerja untuk membangun, melindungi dan meningkatkan hak asasi perempuan. LRC-KJHAM menyediakan layanan bantuan hukum, support psikologi untuk perempuan dan anak-anak, juga fokus pada pendidikan, penelitian, advokasi kebijakan dan pendokumentasian pelanggaran hak asasi perempuan.

Visi dan Misi
Visi didirikannya LRC-KJHAM adalah untuk “Memperkuat Akses dan Kontrol Perempuan Miskin, Marjinal dan Rentan terhadap Sumber Daya Hukum dan Hak Asasi Manusia”. Visi ini akan dicapai melalui misi sebagai berikut :
1. Malakukan pendampingan dan bantuan hukum yang berkeadilan jender kepada perempuan miskin, marjinal dan rentan.
2. Melakukan kerja-kerja pembaharuan hukum dan kebijakan untuk memperbaiki status hukum perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan miskin, marjinal dan rentan.
3. Melakukan kerja-kerja pendidikan hak asasi untuk mempromosikan keadilan jender dan hak asasi perempuan.
4. Melakukan penelitian, monitoring dan pendokumentasian pelanggaran hak asasi perempuan untuk memperkuat kerja-kerja hak asasi guna mendorong perbaikan status kebijakan realisasi hak asasi perempuan di Indonesia.
5. Melakukan kampanye untuk mempromosikan hak asasi perempuan dan perbaikan kebijakan.

Sejarah

Sejarah LRC KJHAM berawal dari pembentukan kelompok kerja dengan fokus untuk pembelaan hak-hak perempuan di wilayah Jawa Tengah. Pembentukan kelompok kerja ini diinisiasi oleh LBH Semarang – Yayasan LBH Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama Kelompok Kerja untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia atau K3JHAM pada tanggal 24 Juli 1999. Pada periode ini program-program K3JHAM memperoleh dukungan pendanaan dari Novib melalui YLBHI.

Selanjutnya K3JHAM mulai dikenal luas ketika merintis dan melaksanakan kegiatan ‘Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan’ pada tanggal 25 November – 10 Desember 2000. Program ini kemudian diadopsi ditingkat nasional dan dikoordinasi oleh Komnas Perempuan. K3JHAM juga menjadi salah satu inisiatif penyusunan laporan bayangan atau laporan independent dari NGO untuk merespon laporan Pemerintah Indonesia kepada Komite CEDAW PBB.

K3JHAM bekerja secara efektif dalam melakukan pembelaan hak-hak perempuan di ruang pengadilan maupun di arena kebijakan publik, serta pengembangan konseling untuk perempuan korban tindak kekerasan. K3JHAM juga melaksanakan tanggung jawabnya untuk memperkuat cara kerja bantuan hukum struktural (BHS) bagi kantor-kantor LBH-YLBHI dalam aspek keadilan jender dan responsif pada hak-hak perempuan miskin.

Pada 2002, YLBHI menilai baik atas kerja K3JHAM dan sebagai kelompok kerja dinyatakan selesai. Namun LBH Semarang memandang penting kerja hak asasi perempuan K3JHAM maka kemudian dibentuklah kelembagaan baru yakni, LRC-KJHAM di bawah Yayasan Sekretariat untuk Keadilan Jender dan HAM (Yayasan Sukma).

LRC-KJHAM telah berhasil memprakarsai Pusat Pelayanan Terpadu atau PPT bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Propinsi Jawa Tengah tahun 2002. Model PPT dikampanyekan sebagai salah satu mekanisme penanganan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak bersama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Kini, 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah telah memiliki PPT. Dengan dukungan dana dari Hivos-Uni Eropa, model PPT diperkuat jangkauan operasionalnya hingga di tingkat kecamatan-kecamatan.

Pada tahun 2009, Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang diinisiasi LRC-KJHAM berhasil di ditetapkan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan Perda No. 3 tahun 2009. Keberadaan Perda tersebut diharapkan dapat memperkuat komitmen dan kemampuan pemerintah provinsi dan kabupaten /kota di Jawa Tengah dalam merealisasikan hak-hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia. Dan pada tahun 2011, giliran Pemerintah Kota Semarang menyusun Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Pada Tahun 2010 atas dukungan Yayasan TIFA, WRIA dan FPAR telah dikembangkan untuk memperkuat pemenuhan hak atas kesehatan kelompok perempuan miskin, marjinal dan rentan. Dan pada tahun 2011-2012 atas dukungan dari Hivos FPAR dan WRIA dikembangkan lagi untuk meningkatkan komitmen dan kebijakan pemerintah lokal terhadap pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. FPAR dan WRIA akhirnya menjadi alat yang efektif untuk memperluas partisipasi perempuan dan untuk mendorong perbaikan kebijakan.

Divisi

Bantuan Hukum

Bantuan Hukum untuk Meningkatkan Akses Perempuan atas Keadilan
Kerja-kerja bantuan hukum dimaksudkan untuk memperkuat akses perempuan miskin, marjinal dan rentan terhadap keadilan. Diskriminasi dan pemiskinan menahun membuat mereka tidak memiliki kemampuan membayar pengacara untuk menuntut kewajiban negara. Seluruh kerja bantuan hukum dilakukan berdasarkan kerangka kerja hak asasi manusia yaitu berdasarkan instrumen hukum hak asasi manusia.

Layanan Konseling untuk Perempuan Korban
Penanganan korban kekerasan, perdagangan orang, eksploitasi seksual, pekerja migrant perempuan juga dilakukan dengan konseling. Konseling dimaksudkan untuk memfasilitasi perempuan korban dapat memahami masalah dan akar penyebabnya, menemukan potensi dan kekuatanya, serta memutuskan sendiri tindakan jalan keluar yang akan ditempuh korban untuk menuntut keadilan dan tanggungjawab negara.

Reintegrasi Sosial
Reintegrasi sosial dilakukan untuk mengembalikan atau memulihkan kembali hak asasi korban sebagaimana dijamin dalam instrumen hukum hak asasi manusia internasional dan konstitusi negara agar korban dapat menjalankan kehidupanya secara bermartabat. Reintegrasi sosial juga dimaksudkan untuk mencegah berulangnya pelanggaran hak asasi manusia kepada korban.

Support Group – Pemberdayaan untuk Para Survivor
Selain dimaksudkan sebagai konseling kelompok untuk pemulihan psikologis survivor, penguatan organisasi survivor dimaksudkan juga untuk memperkuat solidaritas (sister hood) dan kapasitas mereka merebut kedaulatan atas diri dan hidupnya termasuk terhadap seluruh kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perempuan.

Advokasi Kebijakan

Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Perumusan Kebijakan

Penguatan partisipasi sejati perempuan dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan kontrol perempuan dalam perumusan kebijakan pemerintah melalui Feminist Participatory Action Research (FPAR) dan Women’s Rights Impact Assessment (WRIA).
Berdasarkan pengalaman LRC-KJHAM, FPAR dan WRIA telah terbukti menjadi alat yang efektif untuk memberdayakan, memperluas partisipasi serta mendorong perubahan kebijakan.

Anggaran Responsif Gender

Kebijakan anggaran harus dipandang sebagai salah satu instrumen pemenuhan hak asasi manusia. Pengalaman perempuan telah membuktikan bahwa seluruh norma dan standart hak asasi perempuan tidak dapat tegak atau tidak dapat dinikmati oleh setiap perempuan, karena salah satunya tidak tersedia atau tidak disediakan anggaran yang memadai untuk merealisasikan seluruh hak asasi perempuan.

Advokasi anggaran yang dimaksud LRC-KJHAM adalah spesifik untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menyediakan anggaran untuk melaksanakan seluruh kewajiban Pemerintah Indonesia berdasakan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) atau CEDAW Budgeting.

Peningkatan Kapasitas Pemerintah

Penguatan kapasitas yang dimaksud adalah kapasitas pemerintah dalam mewujudkan seluruh kewajibannya berdasarkan instrumen hukum hak asasi manusia internasional terutama Konvensi CEDAW. Penguatan kapasitas ini dilakukan melalui pelatihan, workshop, seminar dan studi-studi kolaboratif lainnya.
Penguatan kapasitas yang dilakukan oleh LRC-KJHAM memfokuskan pada peningkatan kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan prinsip, norma dan standart hak asasi perempuan ke dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran.

Berpartisipasi dalam Laporan Independen CEDAW

Sejak tahun 1999 LRC-KJHAM telah terlibat dalam pembuatan laporan independent masyarakat sipil kepada Komite CEDAW PBB untuk menanggapi laporan CEDAW Pemerintah Indonesia. LRC-KJHAM juga aktif mempromosikan rekomendasi Komite CEDAW serta mengadvokasinya untuk ditaati atau dilaksanakan Pemerintah Indonesia.

Pendidikan dan Penelitian

Penelitian terhadap Isu Diskriminasi

Penelitian terhadap isu-isu diskriminasi kepada kelompok-kelompok perempuan miskin, marjinal dan rentan dilakukan dengan metode FPAR (Feminist Participatory Action Research). FPAR adalah penelitian sekaligus pengorganisasian dan pemberdayaan perempuan. Dengan FPAR dimaksudkan kelompok perempuan miskin, marjinal dan rentan berdaulat terhadap masalahnya dan memegang kendali terhadap seluruh upaya perubahan dalam mewujudkan hak asasinya.

Penelitian dan Pemberdayaan melalui FPAR

Pemberdayaan terhadap perempuan miskin, marjinal dan rentan seperti perempuan perdesaan, perempuan korban kekerasan, perdagangan orang, eksploitasi seksual, pekerja migrant perempuan dilakukan juga dengan metode FPAR. Pemberdayaan ini mencakup kesadaran terhadap realita penindasan perempuan dan akar sebabnya, norma dan standart hak asasi perempuan menurut hukum hak asasi manusia internasional dan nasional (konstitusi negara) baik hak sipil politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya, serta penguatan kapasitas kelompok-kelompok perempuan untuk berdaya membebaskan diri dan kelompoknya dari diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, jender, ras, suku, keyakinan dan agama dan kebangsaan.

Mempromosikan Hak Asasi Perempuan

LRC-KJHAM terus menerus mempromosikan hak asasi perempuan berdasarkan instrumen hukum hak asasi manusia internasional, menyuarakan masalah dan isu-isu diskriminasi terutama kepada kelompok perempuan miskin, marjinal dan rentan guna meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan perbaikan kebijakan pemerintah dalam memajukan, melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan.

Informasi dan Dokumentasi

Monitoring Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Monitoring terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan LRC-KJHAM sejak tahun 1999. Kini LRC-KJHAM telah memiliki sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan yang dikembangkan berdasarkan instrumen hukum hak asasi manusia internasional dan nasional. Selain monitoring kasus, instrumen pemantauan kebijakan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan juga sedang dikembangkan untuk mengukur atau menilai tingkat ketaatan pemerintah terhadap kewajiban hak asasinya berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional.

Laporan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan

Hasil monitoring kasus dan kebijakan yang dilakukan sebagai integral dalam advokasi hak asasi perempuan, kemudian dianalisis dan dipublikasikan dalam bentuk laporan tahunan kekerasan terhadap perempuan. Laporan beserta rekomendasi juga diteruskan kepada lembaga-lembaga pemerintah terkait, seperti Kementerian Pemberdaan Perempuan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, Kepolisian Indonesia, Mahkamah Agung, Komnas HAM, Komnas Perempuan serta Kantor Perwakilan PBB di Jakarta.

Publikasi Materi Kampanye

Publikasi material kampanmye dilakukan untuk mendukung promosi hak asasi perempuan di Indonesia. Material kampanye yang dipublikasikan seperti poster, brosur, kaos, film dokumenter dan sebagainya.

Fasilitasi Komplain Individu

Beberapa kasus dimana seluruh mekanisme pemerintah telah gagal menegakkan hak asasi perempuan korban terutama dalam kasus kekerasan, perdagangan orang, eksploitasi seksual, dan pekerja migrant perempuan, difasilitasi untuk dilakukan individual komplain ke Komite CEDAW PBB.

Struktur Organisasi
LRC-KJHAM bekerja dibawah Yayasan SUKMA (Sekretariat Untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia), dengan struktur kelembagaan sebagai berikut ;

Pengurus LRC-KJHAM :

Direktur : Fatkhurozi, S.Pd.I
Kepala Bidang Operasional : Eko Roesanto Fiaryanto, SH.,MH
Kepada Bidang Internal/Keuangan : Helen Intania, SH
Staf Kasir : Ribut Handayani

Divisi-Divisi :
1. Divisi Bantuan Hukum ;
Kepala Divisi Bantuan Hukum        : Dian Puspitasasi SH
Assist. Staf Divisi Bantuan Hukum  : Nihayatul Mukharomah, S.H                                                     Voluenteer                                            : Siti Alifah, SH
2. Divisi Advokasi Kebijakan ;
Kepala Divisi Advokasi Kebijakan       : Nur Laila Hafidhoh, S.Pd
Assist. Staf Divisi Advokasi Kebijakan : Ika Yuli Herniana                                                                 Voulenteer                                             : Elina lestariyanti, S.Pd
3. Divisi Informasi dan Dokumentasi /Indok;
Kepala Divisi Indok       : Witi Muntari, S.Pd.I
Assist. Staf Divisi Indok : Rani Pawestri Setiyani                                                                               Voluenteer                      : Wachid Choirul Amin

Translate »